Presidential Threshold atau ambang batas presidensiil adalah suatu aturan nilai ambang batas persentase perolehan suara oleh partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 222 yang berbunyi, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”
Tabel diatas merupakan acuan yang nantinya akan digunakan sebagai penentu partai pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi nilai ambang batas dan berhak maju sebagai kandidat Capres dan Cawapres pada tahun 2024 mendatang apabila memenuhi Presidential Threshold sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu.
Namun nampaknya apabila melihat tabel tersebut, tidak satupun Partai Politik di Indonesia pada Pemilu tahun 2019 memenuhi ambang batas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu yaitu sebesar 25% perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Dimana kalau kita lihat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) tabel diatas, perolehan suara paling tinggi dimenangi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar 19,33% dimana angka tersebut juga tidak cukup menjangkau ambang batas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu.
Melihat hal tersebut, maka nantinya akan ada beberapa partai yang berkoalisi untuk mengusung Capres maupun Cawapres pada Pemilu 2024 mendatang. Koalisi partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Walau demikian, koalisi bukanlah solusi. Karena setiap partai politik di Indonesia tentu membawa kepentingan politik masing-masing yang berbeda satu sama lain.
Selain itu, angka persentase ambang batas ini dirasa terlalu tinggi karena hal ini akan menutup keran bagi partai-partai baru dengan persentase perolehan suara rendah pada pemilu sebelumnya maka tidak dapat mengusung Capres maupun Cawapres padahal mungkin saja mereka memiliki kandidat yang bagus baik untuk Capres maupun Cawapres. Ketentuan Presidential Threshold tentu mereduksi hak-hak warga negara untuk berpolitik sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945.
Untuk itu penulis berpendapat bahwa Pemilihan Calon Presiden maupun Wakil Presiden di Indonesia haruslah memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dimana pemeberlakuan Presidential Threshold harus dikurangi nilai persentasenya dan mengamandemen UUD 1945 dengan memberikan hak bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang potensial dan didukung oleh masyarakat Indonesia melalui jalur mandiri diluar partai politik.
Komentar