BONJOUR! ENCHANTE ^_^

     Korupsi nampaknya selalu menjadi agenda reformasi yang tidak henti-hentinya digalakkan di Indonesia. Sejak kejatuhan Era Suharto Tahun 1998 hingga saat ini, pemerintah selalu mengupayakan untuk memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi penyakit umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Menurut Laporan Transparency Internasional terbaru menunjukkan bahwa, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia dalam perankingan Internasional.       Kasus korupsi seringkali dan marak terjadi dilakukan oleh para politisi yang menduduki baik pada tingkatan pejabat eksekutif, hingga legislatif. Baru-baru ini terkuak kasus korupsi yang dilakukan oleh 2 Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Jokowi, Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika ...

As a law student in the law school, did you ever heard about International Moot Court a.k.a The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition? Yepp! That is an advocacy competition for law students in International Level. Teams of law students compete against one another through the presentation of oral and written pleadings to address timely issues of public international law in the context of a hypothetical legal dispute between nations. First, we have to know about international moot court. What is it? An international moot court is a simulated court that be held on an international level. It is a competitive event where law students or legal professionals from different countries participate in teams to argue hypothetical legal cases based on international law. The primary purpose of an international moot court is to provide participants with an opportunity to develop and demonstrate their legal advocacy skills, including legal research, oral advocacy, and pers...

  Lahirnya undang-undang cipta kerja yang digadang-gadang sebagai reformasi regulasi dengan menggunakan metode omnibus law pada kenyataanya justru memunculkan berbagai kontroversi di Indonesia. Politik hukum dari pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri dikatakan untuk mempermudah investasi dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, mereformasi peraturan perburuhan diantaranya mengubah beberapa pasal yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan menyederhanakan regulasi yang terkait dengan perizinan dan lingkungan hidup. Namun politik hukum yang positif tersebut tidak memberikan nafas segar bagi masyarakat umumnya bagi kalangan pegiat lingkungan hidup dan masyarakat hukum adat. Undang-Undang Cipta Kerja telah mengharmonisasi dan sinkronisasi atas 79 undang-undang yang sebelumnya ada di Indonesia dan menyederhanakan beberapa regulasi. Terdapat sekitar 1.244 pasal yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang utamanya m...

 Isu penundaan pelaksanaan pemilihan umum (aka. Pemilu) kembali mencuat dan menggemparkan publik sejak dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 757/Pdt. G/2022/PN Jkt. Pst. yang dibacakan pada hari Kamis, 2 Maret 2023 lalu. Akar dari kemunculan putusan tersebut berawal dari gugatan yang dilayangkan oleh Partai Prima, sebab Partai Prima merasa dirugikan atas tidak lolosnya partai tersebut dalam seleksi administrasi yang diadakan oleh KPU. Sementara itu, KPU akan menempuh upaya hukum banding terhadap putusan PN Jakarta Pusat tersebut. Namun, jauh sebelum munculnya putusan ini, isu penundaan pemilu telah ada semenjak beredar sebuah foto yang memperlihatkan 3 tokoh diantaranya, Presiden Joko widodo, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Presiden Indonesia ke 4 Abdurrahman Wahid di media sosial Facebook. Dalam foto tersebut terdapat narasi "PILPRES 2024 DIBATALKAN ditunda sampai 2029". Dilansir dari laman keminfo mengenai disi...

Being a citizen is a must for all the people around the world. Citizenship is like a membership that shows the connection of states with its citizens or its people who living inside. With citizenship status, we can be protected by the state constitution, and we can be living in comfort while our right is guaranteed by the constitution. And now, I'd like to share to you guys, how to recognize U.S. Citizen by the law. People can be considered as U.S. citizen if they were born in the United States of America. But it's excepted if children of foreign-born diplomats couldn't be considered as U.S citizen even if they were born in the United States like California, Los Angeles, Alaska, Puerto Rico, Mariana Island, etc. A person born abroad to parents who are U.S. citizen if at least one of the parents lived in the United States during his or her life and absolutely one of them are actually U.S. citizen by the law. One parent was a U.S. citizen at the time of her or his birth. They...

Annyeong, Halo, Konnichiwa, Sawadee Krab, Salut, Ni Hao, Moi,  pembaca blog-ku dari belahan dunia manapun dan dimanapun kalian berada! Bagaimana kabar kalian semua? Author harap kalian semua selalu dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan, ya. Pernah nggak sih dalam benak kalian, bermimpi atau membayangkan menjadi bintang gemerlap di angkasa dengan cahaya yang indah dan menyilaukan? Atau, menjadi burung yang bisa terbang bebas di langit yang tinggi hingga ke angkasa? Sedangkan saat ini kalian masih berada di darat dan belum memiliki sayap. Apakah akan indah apabila kita bisa melihat dunia dari atas ketinggian? Dan apa kiranya upaya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sayap sehingga bisa terbang bebas di angkasa? Sama halnya seperti mendaki gunung, untuk bisa naik ke atas gunung, tentu kita perlu membawa bekal yang cukup dan stamina yang kuat bukan? Analogi-analogi yang telah author gambarkan diatas, adalah cuitan hati yang mungkin mewakili isi hati umat manusia in the whole wo...

     Terbitnya Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru Nomor 22 Tahun 2022 pada tanggal 3 Agustus 2022 lalu, telah menggemparkan publik karena mengandung substansi yang menyamaratakan hak atas narapidana tanpa terkecuali sebagaimana termaktub dalam Undang Undang tersebut bahwa sistem pemasyarakatan terbaru dilaksanakan berdasarkan pada asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemanidiran, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Apabila menilik pada visi misi positif dalam Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru ini, tentunya hal ini merupakan pergerakan atas penjunjungan tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia [HAM] sebagaimana digaungkan oleh Komisi HAM secara universal di seluruh dunia oleh Komisi HAM PBB (United Nations Commission on Human Rights UNCHR). Namun tampaknya banyak kalangan yang justru mengkhawatirkan implementasi ini sebagai ketidakseriusan pemerintah dalam menekan tindak pidana. ...